VIVAnews - Program kerja 100 hari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dinilai hanya mengejar indeks kinerja utama (KPI). Pasalnya program-program yang dibuat pemerintah tidak terlihat jelas tujuan jangka panjangnya.
"Terkesan hanya untuk mengejar KPI," kata Wakil Ketua Komite Tetap Hulu Migas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Firlie H Ganinduto melalui sambungan telepon, Jumat 29 Januari 2010.
Menurut dia, saat ini Kadin tengah menyusun rekomendasi resmi yang akan diajukan kepada pemerintah. Sebelumnya, Kementerian Energi mengungkapkan instansinya telah menyelesaikan empat program dengan delapan rencana aksi yang menjadi tanggung jawab Kementerian. Mereka mengklaim telah memenuhi program 100 hari dengan predikat sempurna.
"Sejak hari ke 30, 50, 75, hingga hari ke 100, Kementerian Energi memperoleh pencapaian dengan predikat memuaskan," kata Sekjen Kementerian Energi Wayono Karno, di Jakarta, kemarin.
Wayono menjelaskan, program pemenuhan BBM di Indonesia bagian Timur telah tercapai dengan pemberlakuan harga BBM yang sama di seluruh Indonesia.
Untuk aksi perencanaan gas bumi, dicapai dengan keluarnya neraca gas periode 2010-2025 yang akan mengatur keperluan domestik. Kementerian juga telah melakukan penerbitan peraturan pemerintah dan permen tentang pasokan batu bara untuk domestik (DMO) berupa rancangan peraturan pemerintah yang sudah disampaikan kepada Presiden. Serta keluarnya peraturan tentang DMO dan penerbitan Perpres 10.000 MW.
Program lainnya adalah sistem harga energi yang kompetitif dengan keluarnya Peraturan Presiden mengenai patokan harga panas bumi. Sesuai surat Menko Perekonomian, tidak diperlukan Perpres. Namun cukup Peraturan Menteri, karena penyelesaian hanya berupa antarbisnis (B to B).
hadi.suprapto@vivanews.com
Anies soal Tawaran Jadi Menteri di Kabinet Prabowo: Belum Ada yang Ngajak
Anies juga merespons soal kemungkinan dirinya bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto, termasuk jika ditawari kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran
