VIVAnews - Ketua Umum PSSI, Nurdin Halid menolak mengomentari pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang meminta pers memelopori kongres sepak bola Indonesia. Menurut Nurdin, dirinya belum mengetahui substansi pernyataan tersebut.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Margiono, bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (27/1). Salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan berdurasi 45 menit ini adalah mengenai perkembangan sepak bola Tanah Air.
"Presiden meminta pers bersama KONI, memelopori kongres sepak bola Indonesia. Pers dilibatkan karena dinilai memiliki peran penting dalam memajukan sepak bola. Presiden ingin sepak bola Indonesia bisa maju," kata Margiono kepada wartawan GOSport.
Sebagai respon atas keinginan Presiden, lanjut Margiono, PWI dan sejumlah lembaga terkait akan mempersiapkan penyelenggaraan kongres sepak bola Indonesia. Kongres ini rencananya sudah bisa digelar satu hingga dua bulan mendatang.
Nurdin melalui pesan singkatnya, menolak mengomentari pernyataan Presiden. "Tanya saja sama Menpora (Andi Mallarangeng), karena mungkin beliau hadir dalam pertemuan dengan Bapak Presiden. Saya belum ada komentar karena belum tahu substansinya," kata Nurdin, pada Kamis, 28 Januari 2010.
Dihubungi terpisah, anggota Komite Eksekutif (exco) PSSI, M. Zen mengingatkan kepada semua pihak mengenai independensi PSSI. Menurutnya, PSSI sebagai organisasi yang dibawahi langsung oleh FIFA tidak bisa diintervensi oleh siapa pun termasuk pemerintah.
Menurutnya, intervensi justru akan membuat PSSI dibekukan oleh FIFA. "Semua tentu sudah tahu aturannya. Tidak boleh ada intervensi dari siapa pun," katanya.
"Tapi, kalau kongres yang dimaksud merupakan diskusi atau sarasehan, PSSI sangat menyambut baik hal tersebut. Karena, kami memang sangat membutuhkannya,” ujar Zen.
Laporan Artha Tidar/GOSport
Oso Beberkan Strategi Partai Hanura Hadapi Pilkada 2024
Partai Hanura secara resmi membuka pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari tingkat pusat atau provinsi hingga kabupaten/kota untuk Pilkada Serentak 2
