VIVAnews - Manajemen PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) membantah memiliki tunggakan pajak.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Tjiwi Kimia masuk di antara 100 perusahaan yang memiliki tunggakan pajak terbesar.
"Sesuai hasil review terhadap dokumen perpajakan perseroan dan konfirmasi dari kantor pelayanan pajak (KPP), Tjiwi Kimia tidak memiliki tunggakan pajak seperti yang disebutkan," kata Direktur dan Sekretaris Perusahaan Tjiwi Kimia Agustian R Partawidjaja dalam penjelasan tertulis perseroan di Jakarta, Senin 1 Februari 2010.
Sebelumnya, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta klarifikasi kepada emiten-emiten yang masuk dalam 100 daftar penunggak pajak terbesar.
Direktur Penilaian Perusahaan BEI Eddy Sugito ketika dihubungi VIVAnews di Jakarta, Jumat 29 Januari 2010 mengatakan, permintaan klarifikasi itu dalam bentuk penjelasan tertulis. Otoritas bursa belum mengagendakan pemanggilan kepada masing-masing emiten itu.
"Meski ada yang membantah, tapi karena ini pengumuman resmi (Direktorat Jenderal Pajak), ya, kami perlu meminta penjelasan," ujarnya.
Berdasarkan data Ditjen Pajak, sejumlah emiten yang masuk daftar 100 penunggak pajak terbesar adalah PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Bank Bukopin Tbk (BBKP), PT Perdana Karya Perkasa Tbk (PKPK), dan PT Sampoerna Agro Tbk (SGRO).
Selain itu, terdapat PT Steady Safe Tbk (SAFE), PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk (SULI), PT Holcim Indonesia Tbk (SMCB), PT Central Proteinaprima Tbk (CPRO), dan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM).
Beberapa anak usaha emiten juga masuk dalam daftar 100 penunggak pajak. Perusahaan-perusahaan itu di antaranya adalah anak usaha PT Delta Dunia Makmur Tbk yakni, PT Bukit Makmur Mandiri Utama.
Terdapat juga, PT Salim Ivomas Pratama, anak usaha PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) dan PT Semen Tonasa, anak usaha PT Semen Gresik Tbk (SMGR).
arinto.wibowo@vivanews.com
Stafsus Bantah Erick Thohir Perintahkan BUMN Borong Dolar AS, Ini Penjelasannya
Stafsus Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulingga membantah informasi yang menyebut bahwa Menteri BUMN, Erick Thohir telah meminta BUMN untuk memborong dolar AS.
