VIVAnews - Panitia Khusus (Pansus) hak angket Century DPR telah menyerahkan dokumen data dan fakta yang dimiliki pansus kepada KPK pada Jumat sore, kemarin. Dokumen tersebut berisi 21 risalah pemeriksaan pansus dari bulan Desember 2009 hingga Januari 2010 ini.
KPK langsung mendatangi Gedung DPR RI untuk mengambil sejumlah dokumen tersebut. Ia menegaskan, KPK akan segera menindaklanjuti data dan temuan Pansus tersebut.
“Semua dokumen yang mencakup risalah pemeriksaan telah kami serahkan kepada KPK, kecuali dokumen terkait rapat internal pansus, karena menurut KPK tidak diperlukan dan tidak berhubungan dengan penyidikan,” jelas Wakil Ketua Pansus, Gayus Lumbuun saat dihubungi, Sabtu 6 Februari 2010.
Gayus menambahkan, KPK pun telah jelas-jelas mengatakan pada Pansus bahwa dana yang digunakan dalam proses penggelontoran dana talangan (bail out) Century adalah uang negara. “Sesuai ketentuan UU nomor 20 Tahun 2001, apabila menggunakan uang negara, maka KPK bisa segera melakukan penyidikan karena unsur tindak pidana korupsi telah terpenuhi,” tegas Gayus.
Unsur tindak pidana korupsi, terang Gayus, antara lain meliputi perbuatan melanggar hukum yang melibatkan uang negara, dan ada pihak yang secara spesifik menikmati uang negara tersebut.
Pihak penikmat dana tersebut ialah keluarga Robert Tantular, Rafat, dan Hesham. “Jadi faktor-faktor tersebut sudah sangat cukup dijadikan alasan penyidikan,” jelas Gayus.
Salah satu rancangan hasil kesimpulan pansus yang akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR tanggal 4 Maret mendatang pun, kata Gayus, melingkupi rekomendasi kepada KPK untuk melanjutkan penyelidikan pansus berdasarkan data-data yang dimiliki pansus. “Semoga rekomendasi itu disetujui oleh Paripurna,” ujar Gayus menutup perbincangan.
Menurut Gayus, berikut risalah Pansus yang diserahkan Pansus ke KPK:
1. Risalah tanggal 21 Des 2009 tentang pemeriksaan Anwar Nasution
2. Risalah tanggal 21 Des 2009 tentang pemeriksaan Burhanudin Abdullah
3. Risalah tanggal 22 Des 2009 tentang pemeriksaan Miranda Gultom
4. Risalah tanggal 22 Des 2009 tentang pemeriksaan Boediono
5. Risalah tanggal 22 Des 2009 tentang pemeriksaan Budi Rochadi
6. Risalah tanggal 5 Jan 2010 tentang pemeriksaan Aulia Pohan
7. Risalah tanggal 5 Jan 2010 tentang pemeriksaan Sabar Anton Tarihoran
8. Risalah tanggal 6 Jan 2010 tentang pemeriksaan Maman Sumantri, Maulana Ibrahim, Rusli Simanjuntak
9. Risalah tanggal 7 Jan 2010 tentang pemeriksaan Zainal Abidin, Halim Alamsyah, Heru Kristianto
11. Risalah tanggal 7 Jan 2010 tentang pemeriksaan Robert Tantular dan Susana Choa
12. Risalah tanggal 12 Jan 2010 tentang pemeriksaan Budi Rochadi
13. Risalah tanggal 12 Jan 2010 tentang pemeriksaan Boediono
14. Risalah tanggal 13 Jan 2010 tentang pemeriksaan Sri Mulyani
15. Risalah tanggal 14 Jan 2010 tentang pemeriksaan Raden Pardede
16. Risalah tanggal 14 Jan 2010 tentang pemeriksaan Jusuf Kalla
17. Risalah tanggal 18 Jan 2010 tentang pemeriksaan Darmin Nasution dan Fuad Rachmady
18. Risalah tanggal 18 Jan 2010 tentang pemeriksaan Marsilam Simanjuntak
19. Risalah tanggal 19 Jan 2010 tentang pemeriksaan Rudjito dan Firdaus Djaelani
20. Risalah tanggal 20 Jan 2010 tentang pemeriksaan Susno Duadji
21. Tata tertib DPR RI
