VIVAnews - Pemerintah akan membentuk panitia seleksi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ini pemerintah menunggu surat dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait penolakan Perpu Plt KPK.
"Setelah surat itu datang, kita segera membuat panitia seleksi," kata Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 8 Maret 2010.
Menurutnya setelah Perpu dicabut akan dilanjutkan dengan pencabutan Kepres yang menyatakan Tumpak sebagai pimpinan KPK. Setelah itu baru diadakan seleksi pimpinan KPK. Pemerintah akan mengajukan RUU setelah masa sidang DPR, "Sekarang kan lagi reses, berarti bulan depan," ujarnya.
Panitia Seleksi itu akan kerja bulan depan, sesudah pembentukan Pansel yang terdiri dari pemerintah, kalangan akademis, aktivis penegak hukum, tokoh masyarakat. Ketika ditanya apakah pembentukan Pansel itu memboroskan uang negara, Patrialis mengatakan," Satu orang itu sangat berharga untuk negara, jangan berpikir boros," ujarnya.
Dia telah mengusulkan pembentukan Pansel itu kepada Presiden dan telah disetujui. Pembentukan tersebut, lanjut dia, agar pimpinan KPK dengan jumlah 5 orang dapat tercapai.
Menurutnya, ada 2 penafsiran mengenai pimpinan kolektif KPK, dimana ada yang menafsirkan kolektif itu tak harus mencapai 5 orang, namun bisa 4 orang dan sebaliknya, "Daripada bersengketa kita beda pendapat begitu mendingan kita seleksi aja kenapa," ujarnya.
Menurutnya presiden menghormati keputusan DPR. Adanya penolakan Perpu itu membuat pimpinan sementara KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dengan sendirinya harus mundur.
"Itu kan UU nya dicabut, berarti dari awal Pak Tumpak naik sebagai pimpinan KPK sudah tidak ada. Meski hati nurani kita ingikan Pak Tumpak tetap di situ sampai berakhir," ujarnya.
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
Menurut Direktur Bina Haji PHU Arsad Hidayat, jemaah haji diminta tidak asal membagikan informasi yang beredar di media sosial yang belum jelas kebenarannya.
