DPR Ancam Boikot Sri Mulyani, Ekonom Resah

VIVAnews - Kepala Ekonom Danareksa Institute Purbaya Yudhi Sadewa mengaku resah dengan adanya kabar perlakuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak akan merespon Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seandainya datang ke DPR. Sikap seperti itu, kata Purbaya, menunjukkan ketidakdewasaan anggota Dewan.

Purbaya pun meminta agar DPR berpikiran lebih maju. "Sikap seperti itu akan membahayakan ekonomi kita sendiri," kata Purbaya di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Kamis 11 Maret 2010. Kemungkinan terburuk, kata dia, investor bisa saja kabar dan ekonomi Indonesia kembali terpuruk.

"S&P rating bisa saja nanti menurunkan peringkat Indonesia, tingkat utang kita akan menurun, penyaluran APBN lambat, infrastruktur tidak jalan akhirnya program-program tidak jalan," katanya.

Crowding out atau kekacauan pasar yang membayangi ekonomi nasional. Purbaya pun mengingatkan kejadian akhir 2008 lalu di mana posisi kas pemerintah lebih banyak menumpuk di Bank Indonesia.

"Kalau sudah seperti itu, maka suku bunga sulit turun," katanya. Tak ayal ekonomi nasional pun bisa lumpuh layaknya krisis 1997/1998. "Kalau DPR ganggu APBN, crowding out bisa terjadi. Jadi mereka perlu hati-hati."

"Kalau bisa keributan parlemen itu digeser ke tempat lain, jangan ke budget (anggaran)," katanya.

hadi.suprapto@vivanews.com

Ibu dan Dua Anak Tertimbun Longsor di Garut Ditemukan
PT Freeport Indonesia (PTFI) teken Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PTFI periode 2024-2026 bersama tiga Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh (dok: Freeport)

Manajemen dan Serikat Pekerja Freeport Teken PKB, Menaker: Bisa Jadi Contoh bagi Perusahaan Lain

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas bersama tiga Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh PTFI menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

img_title
VIVA.co.id
26 April 2024