VIVAnews - Lembaga pemantau hak asasi manusia, Imparsial meminta Presiden AS, Barack Obama menghentikan bantuan pelatihan kepada anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus).
"Kopasus belum berubah dan masih berbahaya. Karena itu kerja sama pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia sebaiknya dikaji kembali tentang bantuan dana militer dari pemerintah Amerika Serikat," kata Managing Director Imparsial, Poengky Indarti, Kamis 11 Maret 2010.
Menurut dia, tak ada urgensinya Kopassus diberi pelatihan. "Kalau untuk melawan terorisme, polisi, khususnya Densus 88 lebih berhak. Atau lebih baik lagi untuk Angkatan Laut atau Angkatan Udara karena kita sebagai negara maritim," lanjut Pongky.
Berdasarkan informasi yang didapatkan Imparsial, tahun lalu pemerintah AS memberikan 20 juta dollar. "Itu sangat besar. Kita negara keempat yang menerima bantuan dana militer terbesar setelah Israel, Kolombia, dan Pakistan," jelas dia.
Pemerintah Indonesia sedang menjajaki kembali kemungkinan pelatihan bagi anggota Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat (Kopassus) di Amerika Serikat.
Sebelumnya Kopassus menjalin kerja sama pendidikan dan latihan dengan sejumlah negara seperti AS. Namun, kerja sama itu terhenti menyusul embargo militer yang diterapkan AS terhadap Indonesia pada 1999.
Bahkan setelah AS mencabut embargo militernya terhadap Indonesia pada November 2005, pelatihan dan pendidikan bagi Kopassus masih belum diberikan pihak negara Paman Sam itu.
Salah satu agenda kemitraan komprehensif yang akan disepakati RI dan AS dalam serangkaian kunjungan Presiden AS Barack Obama ke Indonesia paruh kedua Maret mendatang adalah memantapkan kerja sama pertahanan kedua negara yang telah kembali berjalan sejak November 2005.
Laporan: Djamila
Istri Bintang Emon Positif Narkoba Gegara Obat Flu, Begini Penjelasan Ahli
Terkait kasus yang dialami oleh Alca Octaviani, ada 2 jenis obat yang telah ia konsumsi di antaranya adalah obat actifed yang mempunyai kandungan pseudoephedrine.
