VIVAnews - Jawaban Presiden SBY atas rekomendasi Pansus Century DPR yang disampaikan oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto, Senin kemarin, dinilai mantan anggota Pansus Century, M Romahurmuziy, sebagai jawaban yang salah alamat. Presiden seolah-olah menempatkan DPR sebagai eksekutif.
“Tidak tepat mengembalikan bola ke DPR, karena DPR justru meminta pemerintah untuk mengajukan skema penyelesaian,” ujar Romy, Selasa 23 Maret 2010.
Poin kelima dalam rekomendasi DPR kepada pemerintah terkait kasus Bank Century berbunyi: DPR meminta kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan yang menimpa nasabah PT Antaboga Delta Sekuritas, dengan mengajukan kepada DPR pola penyelesaian secara menyeluruh, baik dasar hukum maupun sumber pembiayaan, sesuai dengan peraturan perundangan. “Dari rekomendasi tersebut, jelas seharusnya pemerintah berpikir,” kata Romy.
Namun dalam jawaban SBY kemarin, disebutkan bahwa opsi pertama terkait nasabah reksadana Antaboga, sumber pendanaan untuk mengganti kerugian mereka diusulkan berasal dari pendapatan negara, di mana selanjutnya pemerintah harus terlebih dahulu duduk bersama dengan DPR sebelum mengeluarkan keputusan. “Kalau memakai anggaran yang bersumber pada pendapatan negara, itu tetap harus dirundingkan dulu dengan DPR. Itu pun kalau disetujui DPR,” kata Djoko di Kantor Presiden, Senin, 22 Maret, kemarin.
Langkah SBY yang melempar balik bola panas Century ke DPR tersebut, dinilai pengamat politik LSI, Burhanuddin Muhtadi, sebagai strategi politik yang cerdas. “Dengan demikian, DPR kini dalam posisi tidak memiliki pilihan lain,” ujar Burhanuddin. Sebab, lanjutnya, apabila DPR tidak menyetujui penggunaan uang negara untuk mengganti dana nasabah Antaboga, maka nasabah jelas akan menjatuhkan kesalahan kepada DPR.
Sebaliknya, Romy menilai bahwa langkah SBY itu tidak tepat disebut cerdik, melainkan salah alamat. “Kok DPR yang harus berpikir menjadi eksekutif (pemerintah)? Itu jelas salah alamat. DPR seharusnya tinggal yes or no saja,” kata Romy kepada VIVAnews.
Seharusnya, ujar Romy, Presiden sebagai kepala pemerintah memanggil Dewan Komisioner LPS guna mendiskusikan kasus Century, untuk selanjutnya mengajukan skema penyelesaian kepada DPR. “Benar bahwa hak budget memang ada di DPR, tapi pemerintah kan merupakan pemegang saham LPS,” kata Romy yang juga anggota Badan Anggaran DPR.
Meski LPS independen, imbuhnya, Dewan Komisioner LPS mencakup unsur pemerintah – ada pihak dari Depkeu maupun BI. LPS pulalah, tegas Romy, yang betul-betul mengetahui apakah ada keterkaitan yuridis antara PT Antaboga Delta Sekuritas dan PT Bank Century – yang kini telah tutup dan diambil alih oleh negara.
“Jadi, jelas bahwa LPS itu executive heavy. Mereka bersama pemerintah yang seharusnya bisa memikirkan penyelesaian yang tepat, bukan melemparkannya lagi ke DPR,” kata Romy.
Bagaimanapun, ia tidak terkejut dengan jawaban Presiden atas rekomendasi DPR soal Century. “Itu bagian dari kehati-hatian dan pilihan politik beliau. Beliau pasti sudah menakar konsekuensi politik yang timbul,” ujar Romy.
VIVA.co.id
29 Maret 2024
Baca Juga :
Komentar
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Terpopuler
Selengkapnya
VIVA Networks
PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) telah menyiapkan layanan Bengkel Siaga untuk mobil dan sepeda motor yang tersebar di 66 titik guna menyambut mudik lebaran 2024.
Istilah "insecure" erat kaitannya dengan tingkat percaya diri seseorang, yang merupakan perasaan yang dapat berubah sesuai dengan situasi yang dialami. Apakah ini dosa?
Sinopsis dan Fakta Hot Blooded, Jung Woo Hempas Citra Pria Lucu jadi Sosok Tangguh
IntipSeleb
7 jam lalu
Hot Blooded adalah film Korea Selatan yang mengangkat kisah peperangan sengit gangster memperebutkan harta dan wilayah, Jung Woo sebagai pemeran utamanya.
Diduga Pacaran dengan Gilga Sahid, Happy Asmara Akhirnya Angkat Bicara
JagoDangdut
sekitar 1 jam lalu
Happy Asmara baru-baru ini buka suara mengenai kabar dirinya berpacaran dengan Gilga Sahid. Lantas seperti apa kelanjutannya? Berikut ini JagoDangdut sajikan untuk Anda!
Selengkapnya
Isu Terkini