PPP: Jawaban SBY Soal Century Salah Alamat

VIVAnews - Jawaban Presiden SBY atas rekomendasi Pansus Century DPR yang disampaikan oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto, Senin kemarin, dinilai mantan anggota Pansus Century, M Romahurmuziy, sebagai jawaban yang salah alamat. Presiden seolah-olah menempatkan DPR sebagai eksekutif.

“Tidak tepat mengembalikan bola ke DPR, karena DPR justru meminta pemerintah untuk mengajukan skema penyelesaian,” ujar Romy, Selasa 23 Maret 2010.

Poin kelima dalam rekomendasi DPR kepada pemerintah terkait kasus Bank Century berbunyi: DPR meminta kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan yang menimpa nasabah PT Antaboga Delta Sekuritas, dengan mengajukan kepada DPR pola penyelesaian secara menyeluruh, baik dasar hukum maupun sumber pembiayaan, sesuai dengan peraturan perundangan.  “Dari rekomendasi tersebut, jelas seharusnya pemerintah berpikir,” kata Romy.

Namun dalam jawaban SBY kemarin, disebutkan bahwa opsi pertama terkait nasabah reksadana Antaboga, sumber pendanaan untuk mengganti kerugian mereka diusulkan berasal dari pendapatan negara, di mana selanjutnya pemerintah harus terlebih dahulu duduk bersama dengan DPR sebelum mengeluarkan keputusan.  “Kalau memakai anggaran yang bersumber pada pendapatan negara, itu tetap harus dirundingkan dulu dengan DPR.  Itu pun kalau disetujui DPR,” kata Djoko di Kantor Presiden, Senin, 22 Maret, kemarin.

Langkah SBY yang melempar balik bola panas Century ke DPR tersebut, dinilai pengamat politik LSI, Burhanuddin Muhtadi, sebagai strategi politik yang cerdas. “Dengan demikian, DPR kini dalam posisi tidak memiliki pilihan lain,” ujar Burhanuddin. Sebab, lanjutnya, apabila DPR tidak menyetujui penggunaan uang negara untuk mengganti dana nasabah Antaboga, maka nasabah jelas akan menjatuhkan kesalahan kepada DPR.

Sebaliknya, Romy menilai bahwa langkah SBY itu tidak tepat disebut cerdik, melainkan salah alamat. “Kok DPR yang harus berpikir menjadi eksekutif (pemerintah)? Itu jelas salah alamat.  DPR seharusnya tinggal yes or no saja,” kata Romy kepada VIVAnews.

Seharusnya, ujar Romy, Presiden sebagai kepala pemerintah memanggil Dewan Komisioner LPS guna mendiskusikan kasus Century, untuk selanjutnya mengajukan skema penyelesaian kepada DPR. “Benar bahwa hak budget memang ada di DPR, tapi pemerintah kan merupakan pemegang saham LPS,” kata Romy yang juga anggota Badan Anggaran DPR.

Meski LPS independen, imbuhnya, Dewan Komisioner LPS mencakup unsur pemerintah – ada pihak dari Depkeu maupun BI.  LPS pulalah, tegas Romy, yang betul-betul mengetahui apakah ada keterkaitan yuridis antara PT Antaboga Delta Sekuritas dan PT Bank Century – yang kini telah tutup dan diambil alih oleh negara.

“Jadi, jelas bahwa LPS itu executive heavy.  Mereka bersama pemerintah yang seharusnya bisa memikirkan penyelesaian yang tepat, bukan melemparkannya lagi ke DPR,” kata Romy.

Bagaimanapun, ia tidak terkejut dengan jawaban Presiden atas rekomendasi DPR soal Century. “Itu bagian dari kehati-hatian dan pilihan politik beliau. Beliau pasti sudah menakar konsekuensi politik yang timbul,” ujar Romy.

Pembakar Al-Quran Salwan Momika 'Diusir' dari Swedia, Kini Pindah ke Norwegia
Duel Vietnam vs Timnas Indonesia

Menakar Peluang Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2026, Ada Berapa Tahap Lagi?

Harapan pecinta sepakbola melihat Timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia kembali muncul. Masih ada berapa tahap lagi untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026?

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024