- KBRI Phnom Penh
VIVAnews - Pemerintah Kamboja memperingatkan para diplomat asing di negaranya agar tidak mengritik pemerintah Kamboja karena tindakan itu tidak pantas dilakukan. Peringatan tersebut disampaikan dalam sebuah surat yang dikirimkan ke semua kantor perwakilan asing di Kamboja, tertanggal Senin lalu.
Dalam surat tersebut, pemerintah Kamboja melalui Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa negaranya bukanlah "Republik Pisang". Surat Kementerian Luar Negeri Kamboja, yang diperoleh oleh kantor berita Associated Press Rabu kemarin, mengatakan bahwa dalam beberapa kesempatan, para diplomat menuruti kehendak masing-masing dengan memberi kritik atau 'kuliah' bagi pemerintah Kamboja.
"Tindakan semacam itu tidak bisa diterima oleh Kamboja sebagai negera berdaulat dan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kamboja bukan republik pisang," tulis pemerintah Kamboja dalam surat yang ditujukan pada semua misi diplomatik tersebut.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Koy Kuong menolak memberikan contoh diplomat yang mengritik pemerintah. Dia hanya mengatakan bahwa surat tersebut adalah sebagai pengingat bagi siapa saja. "Pemerintah mengetahui bahwa sejumlah diplomat mengritik secara negatif pemerintah atau menguliahi Kamboja," kata Koy.
Bulan lalu, Kementerian Luar Negeri mengancam akan mengusir seorang utusan PBB dengan alasan komentar utusan tersebut mengenai hukum anti-korupsi Kamboja menunjukkan sikap intervensi terhadap urusan dalam negeri Kamboja.
Organisasi-organisasi independen seperti Transparency International secara rutin memasukkan Kamboja dalam daftar negara paling korup di Asia. Namun, tidak ada diplomat yang secara terbuka menyebut Kamboja sebagai republik pisang.
Istilah tersebut untuk menghina suatu negara dengan kondisi politik tidak stabil dan dengan perekonomian yang didominasi kepentingan asing, dan biasanya bergantung pada satu produk ekspor, seperti pisang. (Associated Press)
antique.putra@vivanews.com
Mahfud MD Blak-blakan Soal Langkah Politik Berikutnya Usai Pilpres 2024
Mahfud MD, buka-bukaan mengenai langkah politik dia selanjutnya, usai pelaksanaan dari Pilpres 2024. Mengingat mantan Menkopolhukam RI tersebut bukan kader partai politik
