- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Ekonom Rizal Ramli menilai pemeriksaan Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak memberikan contoh baik bagi masyarakat. Terutama contoh sifat rendah hati.
"Rakyat kita perlu contoh. Contoh mengenai kepemimpinan pejabat negara yang punya rasa malu, penyesalan, dan rendah hati. KPK jangan berikan lagi pengecualian," kata Rizal usai diskusi di DPD RI, Jakarta, Jumat 30 April 2010.
Menurut Rizal, di negara lain misalnya Jepang dan Korea Selatan, rasa malu para pejabat sangat tinggi. Rizal menjelaskan Korea Selatan pernah ada seorang menterinya yang asyik bermain golf di saat krisis ekonomi.
Masyarakat Korea Selatan saat itu menilai kegiatan sang menteri kurang. Si menteri itu kemudian mundur. Di Jepang, kata dia, bahkan jika ketahuan ada menteri yang terlibat skandal akan mengundurkan diri dan tak jarang juga yang bunuh diri.
"Artinya mereka merasa malu dan ada penyesalan kalau tindakannya dan kebijkannya merugikan masyarakat," kata mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era mendiang Presiden KH Abdurrahman Wahid ini.
Dalam konteks itu, lanjut Rizal, jika Boediono dan Sri Mulyani diberikan keistimewaan dalam menjalani pemeriksaan hukum dan sebagainya, maka akan akan semakin membuat pejabat itu tak memiliki rasa malu dan penyesalan.
"Saya hanya menyayangkan Presiden yang selalu mengambil sikap terus menerus membela kedua pejabat ini. Nantinya hal ini akan menyeret legacy beliau di masyarakat," kata Rizal.
Kalau merasa benar, ujar Rizal, seharusnya tidak perlu takut. "Tidak sembunyi-sembunyi, ke istana negara-lah. Berikanlah contoh, Saya khawatir Indonesia ini sudah miskin dengan contoh pejabat yang rendah hati," kata Rizal. (hs)
Jokowi: Indonesia Succeeded in Reducing Stunting Rate
Indonesian President Joko Widodo (Jokowi) stated that Indonesia successfully in reducing stunting rate to 21.5 percent by the end of 2023.
