- pu.go.id
VIVAnews - Krisis air bersih yang terjadi di Jakarta dalam dua pekan terakhir dianggap sebuah kelalaian yang dilakukan dua operator, PT Palyonnase Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta.
Terkait hal itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menegaskan harus ada kompensasi kepada seluruh pelanggan karena kejadian tersebut karena dianggap telah melanggar hak konsumen.
Ketua YLKI Husna Zahir menyampaikan, terhentinya pasokan sementara ke pelanggan, harusnya disikapi cepat para operator. Tidak hanya dengan mengirimkan tanki air ke lokasi permukiman yang dianggap krisis air, tapi juga mengevaluasi kebijakan yang sudah mereka terapkan.
"Untuk itu sangat layak jika pelanggan mendapatkan kompensasi. Bentuknya, bisa saja dengan memotong total tagihan rekening atau dengan cara lainnya. Yang jelas, harus dipikirkan dengan jeli," ucap Husna saat dihubungi wartawan dari Balaikota DKI Jakarta, Kamis 6 Mei 2010.
Dengan pemberian kompensasi, dapat memperbaiki citra operator karena dianggap telah gagal dalam memberikan pelayanan terbaik.
Selain kompensasi, menurut Husna, langkah lain yang juga harus dilakukan operator adalah dengan menerapkan standar minimum pelayanan (SPM). Tidak hanya busway, SPM juga harus dilakukan untuk pelayanan air bersih.
Jadi, kata dia, saat ada penghentian pasokan air ke pelanggan, maka itu bisa diantisipasi dan bisa diperjelas seperti apa hak yang bisa didapat konsumen di saat seperti ini.
Namun demikian, Husna mengungkapkan, untuk pembuatan SPM tersebut sepenuhnya diserahkan kepada stakeholder terkait. Jika memang itu diperlukan draf, maka bisa SPM dibuat dengan format demikian.
"Tapi, kalaupun tidak, ya itu silakan diurusi lagi. Yang jelas, hak konsumen jangan sampai terganggu," pungkasnya. (hs)
Timur Tengah Memanas, Australia Peringatkan Warganya Segera Tinggalkan Israel
Kementerian Luar Negeri Australia memperingatkan bahwa situasi keamanan dapat memburuk dengan cepat, tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya.
