- AP Photo/Sergei Chuzavkov
VIVAnews - Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan bahwa keputusan pengoperasian ladang gas Donggi-Senoro tidak perlu dilimpahkan kepada Presiden.
Pernyataan Hatta seakan menjawab permintaan Dewan Perwakilan Rakyat agar masalah Donggi-Senoro segera dilimpahkan kepada Presiden karena dianggap terkatung-katung.
Lebih jauh, bahkan Hatta menjelaskan Wakil Presiden Boediono yang akan memutuskan Donggi-Senoro.
"Masa Donggi-Senoro harus Presiden. Pasti diputuskan Wapres lah, tidak perlu ke presiden soal itu," kata Hatta sebelum sidang kabinet paripurna, di Jakarta, Rabu, 12 Mei 2010.
Sebelumnya, juru bicara Wapres Yopie Hidayat mengatakan, Wapres tidak bisa membuat keputusan. Karena dalam sistem politik Indonesia tidak ada Keputusan Wapres atau Surat Keputusan Wapres.
Hatta tidak merinci dalam bentuk payung hukum apa Donggi-Senoro akan diputuskan. Namun Hatta mensinyalir, keputusan akan disahkan dalam tingkat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kementerian ESDM, menurut Hatta, akan melibatkan Pertamina dalam membuat keputusan.
"Itukan di bawah Kementerian ESDM. Tentu kalo bicara soal itu, nanti ESDM bersama Pertamina, karena itu lapangannya Pertamina," ucap Hatta.
Sedangkan, Wapres Boediono akan memberikan arahan kepada Menteri ESDM. "Kan itu laporan dari Menteri ESDM kepada Wapres. Dan Wapres boleh dong memberikan arahan," tutur Hatta.
5 Negara yang Pasok Senjata Terbesar ke Israel untuk Lawan Iran, AS Jadi yang Terbesar
Pertempuran antara Israel dan Palestina di wilayah Gaza, yang diikuti oleh serangan yang dilancarkan oleh Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober 2023.
