- Antara
VIVAnews - Pemerintah mengusulkan dalam mata uang rupiah, nantinya tidak hanya Dewan Gubernur tapi pemerintah juga ikut serta menandatangani. Usulan ini disampaikan dalam pandangan pemerintah atas RUU Mata Uang yang sedang dibahas bersama DPR.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo menuturkan, mata uang berdasarkan landasan filosofinya adalah alat pembayaran yang sah di setiap negara tertentu. Mata uang rupiah menjadi alat pengukur harga dan simbol kenegaraan.
Sebagai wujud cerminan bahwa mata uang negara merupakan simbol negara, tercermin dari ciri-ciri uang kertas dan uang logam yang juga telah dirumuskan dalam RUU mata uang ini, yaitu antara lain gambar lambang negara 'Garuda Pancasila' dan kata 'Republik Indonesia'.
"Untuk itu kami berpandangan bahwa sudah sepantasnya pemerintah ikut menandatangani mata uang rupiah ini," kata Agus dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu 8 Juni 2010.
Agus menuturkan, pada dasarnya pemerintah menyadari bahwa pada prinsipnya mata uang ini memang sangat penting. Berkaitan dengan itu, pemerintah berpandangan RUU Mata Uang sangat diperlukan untuk pengelolaan dan pengendalian rupiah di masa mendatang.
Pemerintah perlu menandatangani karena sebagai salah satu bentuk kekuasaan pemerintahan dipegang Presiden RI sebagai pemegang kuasa dibidang pengelola keuangan negara.
Kekuasaan itu diatur sebagaimana disebut dalam pasal 6 ayat 1 UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi bahwa presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.
Selama ini dalam pencetakan uang, mata uang rupiah hanya selalu ditandatangai Dewan Gubernur. Tertera dalam mata uang rupiah 'kertas' tandatangan itu oleh Gubernur dan Deputi Gubernur. (hs)
antique.putra@vivanews.com
Gong Yoo dan Song Hye Kyo Bakal Main Drama Sejarah Bareng
Penggemar drama Korea bersiaplah untuk menyambut kehadiran dua bintang top dalam sebuah kisah sejarah yang menggugah. Gong Yoo dan Song Hye Kyo, dua nama besar di Korea.
