- AP Photo
SURABAYA POST - Para narapidana sebentar lagi bisa bernapas lega. Pasalnya mereka bisa bekerja dan memiliki penghasilan sendiri yang nantinya masuk di tabungan yang disediakan oleh pemerintah. Surabaya menjadi proyek percontohan nasional program dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) ini.
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jatim Djoko Hikmahadi mengatakan pihaknya saat ini sudah menggandeng swasta dan pihak terkait dalam pelaksanaan program ini.
“Kita sudah melakukan nota kesepahaman dengan beberapa pihak di antaranya Maspion Grup, IAIN Sunan Ampel, ponpes, Pemprov Jatim, perguruan tinggi dan beberapa pihak lainnya untuk merealisasikan program Kementerian Hukum dan HAM ini,” ujar Djoko dikonfirmasi Selasa 22 Juni 2010 tadi pagi.
Dijelaskan Djoko, tujuan program ini adalah memberdayakan para napi yang sudah dalam masa persiapan bebas. “Mereka di dalam penjara kan lebih banyak menganggurnya. Padahal mereka ini sebagian besar berusia produktif, itulah yang mendasari program ini, ” ujarnya.
Seperti halnya pekerja layaknya, mereka akan mendapat upah dari hasil pekerjaannya itu. “Uang hasil kerja mereka nantinya dimasukkan ke tabungan yang sudah disediakan oleh pemerintah. Dari uang itu, mereka mungkin bisa memberikannya untuk kebutuhan keluarga yang mereka tinggalkan,” jelas Djoko.
Program ini, menurut Djoko, bukan hanya berkutat pada penyediaan lapangan pekerjaan bagi napi. Juga ada pembinaan terhadap mental para napi. Djoko mencontohkan tahanan teroris nantinya bakal diikutkan dalam pendidikan di IAIN Sunan Ampel.
Diakui Djoko sebenarnya program ini sudah berjalan di Jatim, namun tak berjalan optimal. Ia mencontohkan program ini sudah diterapkan sejak beberapa bulan terakhir di Lapas Porong dan Lapas Wanita Sukun Malang.
Menurut Djoko, persoalan yang menghadang program ini adalah masih sedikitnya pihak-pihak yang memberikan dukungan. Karena itu dia mengimbau kepada semua pihak untuk mendukung pelaksanaan program ini.
“Supaya mereka yang sudah tersesat tidak kembali tersesat karena tak mendapat dukungan dari masyarakat. Kemauan masyarakat menerima kembali para mantan napi sangat dibutuhkan,” ujar Djoko.
Seperti pernah diungkapkan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar sebelumnya, Surabaya akan dijadikan proyek percontohan pelaksanaan program ini. Para tahanan nantinya akan ditempatkan di sejumlah perusahaan dan mereka mendapatkan upah dari hasil kerjanya tersebut.
Namun demikian, menurut Patrialis, tidak semua tahanan bisa merasakan program ini. Tahanan yang mendapatkan buku tabungan adalah tahanan yang mendapat asimilasi.
Dijelaskan Patrialis, syarat tahanan yang mengikuti program tersebut selain mendapatkan asimilasi, berkelakuan baik, dijamin tidak melarikan diri, dan menjelang pembebasan bersyarat. Bank yang ditunjuk dalam program tersebut adalah BRI dan bekerjasama dengan perusahaan yang di Surabaya.
Dihubungi terpisah, Asisten Direktur Maspion Soeharto mengaku tahu tentang rencana program tersebut. Namun dirinya belum mengetahui apakah pihak Maspion telah menandatangani kontrak kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM.
Ditanya tentang kemungkinan penempatan para tahanan ini, Soeharto mengaku belum tahu pasti. Mungkin, kata Soeharto, penempatan napi disesuaikan seperti menempatkan 300 karyawan tunarungu yang berjauhan dengan mesin. “Jadi mungkin seperti itu, prinsipnya disesuaikan dulu dengan keadaan,” ujarnya.
Berdasarkan catatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jatim, hampir tiga perempat dari 1.500 lebih tahanan di Rutan Medaeng masih berusia produktif. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik Indonesia, definisi usia produktif adalah yang berusia berusia 15-64 tahun.
Laporan: Fatchurrahman Al Aziz
Usai Nasdem, Presiden PKS Ahmad Syaikhu Sambangi Cak Imin di Markas PKB
Elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tiba di kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Kamis 25 April 2024 malam
