- Iwan Heriyanto | Surabaya Post
SURABAYA POST - Seperti halnya sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), faktor pendanaan dianggap menjadi masalah utama yang menghambat laju kinerja koperasi di Indonesia.
Jika di 2010 Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) telah mendapatkan alokasi dari APBN sebesar Rp 50 miliar, di 2011 mendatang kebutuhan pembinaan koperasi diperkirakan membengkak hingga Rp 200 miliar.
“Kita akan ajukan Rp 200 miliar dari dana APBN untuk pembinaan koperasi di Indonesia sepanjang 2011. Besaran dana tersebut akan dialokasikan untuk penciptaan daya saing koperasi demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Nurdin Halid di sela Rapat Pimpinan Nasional Dekopin 2010 di Ballroom JW Marriott Hotel Surabaya.
Pada 2009 lalu, menurut Nurdin, alokasi dana pembinaan tersebut terealisasi sebesar Rp 29 miliar. Pengalokasian dana pembinaan koperasi dari dana APBN tersebut merupakan langkah wajib yang harus ditempuh pemerintah terkait posisi koperasi sebagai benteng perekonomian nasional di tengah arus liberalisasi ekonomi dunia.
“Seperti halnya untuk pendidikan, pengalokasian untuk koperasi ini wajib karena untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat, khususnya di level menengah ke bawah,” jelasnya.
Selain pengalokasian dana tersebut, lanjutnya, keberpihakan pemerintah diperlukan dalam bentuk dibukanya akses pasar dan akses permodalan bagi pertumbuhan koperasi dalam negeri. Yang terjadi saat ini, tambahnya, koperasi kerapkali terbentur masalah pendanaan dan juga akses pasar saat akan menawarkan hasil produksinya.
“Pemerintah Amerika saja, misalnya, saat ini masih sangat ketat dan concern dalam menghidupi koperasi kedelai di wilayahnya. Jadi kita jangan sok liberal dengan membiarkan koperasi ini berjalan sendiri. Perlu ada political will dari semua pihak, termasuk pemerintah,” tukasnya.
Hingga saat ini, menurut data Dekopin, ada sekitar 165.000 lebih lembaga koperasi di Indonesia dengan total anggota mencapai 25 juta orang. Dengan kekuatan yang sebesar itu, harusnya koperasi bisa dijadikan peluang bagi pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat hingga ke level daerah-daerah terpencil.
Karena itu, lanjutnya, sudah saatnya pemerintah memikirkan agar Kementerian Koperasi tidak lagi bersifat koordinatif, melainkan lebih bersifat teknis. Selain itu, pengadaan special budget seperti pengangguran dalam APBN diharapkan juga terjadi hingga pada tingkatan kabupaten/kota.
Di level Jawa Timur, masalah pendanaan diakui memang menjadi tantangan terbesar dalam pembinaan koperasi. “Ada tiga hambatan dalam pembinaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), yaitu akses permodalan, kualitas produk dan akses pasar. Ini semua bermuara pada ketersediaan pendaan,” ujar Asisten II Pemerintah Provinsi Jatim, Chaerul Djaelani.
Karena itu, menurut Chaerul, pihaknya kini tengah berencana untuk mengusulkan agar pihak perbankan mau mengucurkan dana pinjamannya pada sektor UMKM dan koperasi. Usulan pertama kali akan disampaikan pada Bank Jatim sebagai lembaga perbankan lokal Jatim.
“Kita akan bertemu dengan Direksi Bank Jatim agar mau mulai membantu kalangan menengah ke bawah, diantaranya melalui sistem short time loan,” jelasnya.
Sistem short tim loan yang dimaksud, ungkap Chaerul, adalah sistem pinjaman modal berjangka waktu pendek, seperti dalam hitungan hari bahkan jam.
Laporan: Taufan Sukma
Pengakuan Pochettino Usai Chelsea Dibantai Arsenal
Chelsea hancur lebur kalah bertandang ke markas Arsenal dalam laga lanjutan Liga Inggris. Begini pengakuan manajer Chelsea, Mauricio Pochettino.
