- Antara/ Prasetyo Utomo
VIVAnews - Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menyatakan pemerintah meminta DPR untuk memperpanjang masa tugas pimpinan Komisi Yudisial (KY) selama tiga bulan. Perpanjangan ini terkait dengan terlambatnya seleksi komisioner KY.
"Pada hari ini kami akan mempertanyakan apakah DPR setuju untuk memperpanjang masa kepengurusan KY periode 2005-2010," kata Patrialis di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Juli 2010.
Ia menjelaskan persoalan ini sebenarnya telah dibahas pada rapat konsultasi antara presiden dan pimpinan DPR yang beberapa waktu lalu digelar di Istana Negara. Presiden sendiri telah mengirimkan surat permohonan perpanjangan kepengurusan KY kepada DPR.
"Jadi saya ingin mendapatkan masukan dari Komisi III agar semua dapat berjalan baik," ujar Patrialis. Ia menambahkan, kepemimpinan KY baru periode 2010-2015 baru dapat ditetapkan November mendatang, padahal kepengurusan yang sekarang akan segera berakhir pada 2 Agustus. "Sebagai lembaga negara, KY tidak boleh kosong," kata Patrialis.
Sebelumnya, ICW menyatakan bahwa kekosongan KY dikhawatirkan akan mengganggu kinerja KY, terutama terkait pemilihan calon hakim agung. ICW mengritik pemerintah tidak menganggap penting lembaga pengawas kehakimam ini.
Keterlambatan perekrutan pimpinan KY bukan pertama kali ini terjadi. Hal ini juga terjadi pada tahun 2005. Saat itu pembentukan Panitia seleksi KY terlambat dua bulan. Sekarang, keterlambatan itu bahkan mencapai empat bulan. (kd)
2.000 Hewan Ternak Dilakukan Vaksinasi Antisipasi Wabah PMK Secara Gratis
Wabah PMK atau Penyakit Mulut dan Kuku masih menjadi momok menakutkan bagi para peternak. Adanya hal ini, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Tangerang terus memasifkan pem
