- Antara/Saiful Bahri
SURABAYA POST - DPRD masih berseteru dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya. Dewan mengancam melapor ke Kejaksaaan atau kepolisian bila penggunaan anggaran untuk pilwali coblos ulang tanpa persetujuan DPRD.
Ancaman dikatakan Ketua DPRD Surabaya Wishnu Wardhana dilaksanakan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyatakan penggunaan anggaran pilwali coblos ulang melanggar undang-undang.
“Hari ini, saya sedang berkonsultasi ke MK dan Mendagri. Kalau hasil konsultasi ke MK dan Mendagri menyatakan pencairan dana pilwali coblos ulang tidak lewat dewan dinyatakan pelanggaran, maka dewan akan membuat laporan ke kejaksaan atau ke kepolisian,” ujar Wishnu, Selasa 27 Juli 2010.
Menurut dia, sikap dewan yang akan membawa coblos ulang 1 Agustus ke ranah hukum tidak berlebihan. Pasalnya, penganggaran APBD tanpa persetujuan dewan bertentangan dengan Permendagri 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
“Kalau memang KPU dan pemkot masih melewati dewan, ya, mau apalagi. Kami akan menempuh jalur hukum. Begitu 1 Agutus ada coblos ulang, maka esok harinya pada 2 Agustus kami akan bawa masalahnya ke kejaksaan dan ke kepolisian,” ungkapnya.
KPU dan pemkot dinilai masih tidak kooperatif terhadap dewan. KPU merasa memiliki kekuatan tersendiri, sedangkan pemkot merasa memiliki kewenangan untuk mencairkan dana pilwali ulang.
“Silakan saling berargumentasi dengan pandangannya sendiri. Tapi kalau suara kami tetap tidak didengar jangan salahkan dewan kalau dewan membawa masalah ini ke ranah hukum,” ujarnya. (sj)
Purwanto | Surabaya Post
Cak Imin Posting Foto Bareng Dasco Gerindra, Apa Artinya?
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengunggah foto bersama Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.
